PEMEKARAN MUDARAT ATAU MANFAAT

 LIHAT MANFAAT DAN MUDARAT PEMEKARAN KLIK DI SINI .DI BALIK TIRAI PEMEKARAN DAERAH

FAKTA bahwa pemekaran wilayah jauh lebih banyak mudarat daripada manfaat sudah berkali-kali dikemukakan dan ditekankan. Namun, sikap keras kepala dan memaksakan kehendak para elite di daerah membuat pemekaran wilayah sulit dihentikan.

Pemekaran wilayah yang dipaksakan itu acap memicu konflik horizontal hingga memakan korban jiwa. Chandra, 22, merupakan tumbal terbaru dari nafsu pemekaran wilayah yang tidak terkendali itu. Warga Desa Pongo, Kecamatan Walenrang Lamasi, Luwu, Sulawesi Selatan, tersebut tewas tertembus peluru saat bentrokan antara polisi dan gabungan mahasiswa bersama warga meletus di Luwu, Selasa (12/11). Puluhan warga dan aparat dilaporkan juga mengalami luka-luka dan sedikitnya 22 orang ditangkap polisi dalam peristiwa itu.

Bentrokan pecah saat polisi yang dibantu aparat TNI berusaha membubarkan massa yang memblokade jalan trans-Sulawesi di Walenrang Lamasi. Penutupan jalan itu dilakukan oleh 2.000 warga sejak Senin (11/11) dan mengakibatkan penumpukan kendaraan.

Warga marah karena keinginan atas terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah tidak masuk skala prioritas dalam pembahasan di DPR. Padahal pemekaran di wilayah itu sudah lebih dahulu diwacanakan, tetapi yang lebih berpeluang dimekarkan justru Kabupaten Bone Selatan.

Bukan kali ini saja tuntutan pemekaran wilayah berujung maut. April 2013, empat nyawa melayang dalam unjuk rasa yang juga menuntut pemekaran wilayah di Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan.

Pada Februari 2009, seorang Ketua DPRD bahkan harus kehilangan nyawa setelah dikeroyok massa pengusung pemekaran. Itu dialami Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat yang menjadi korban kebrutalan massa penuntut lahirnya Provinsi Tapanuli.

Senyatanya, kembali kita kemukakan, bahwa pemekaran wilayah tidak menghasilkan kualitas kehidupan lebih baik bagi rakyat. Data yang telah berkali-kali kita paparkan dalam forum ini menegaskan bahwa 80% daerah hasil pemekaran menghasilkan lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan.

Hasil riset Bank Dunia dan Universitas Gadjah Mada pun meneguhkan fakta empiris betapa pemekaran wilayah justru menyuburkan korupsi dan inefisiensi. Alih-alih membuat rakyat di wilayah baru sejahtera, pemekaran wilayah lebih banyak memberikan kesempatan kepada elite di daerah untuk berkuasa dan menggarong uang negara.

Karena itu, kita mengecam elite di daerah yang memanipulasi massa agar terlibat dalam unjuk rasa menuntut pemekaran wilayah. Janganlah korbankan lagi rakyat demi memenuhi nafsu berkuasa dan korupsi. Penegak hukum harus turun tangan untuk membuat aktor intelektual atas pemekaran wilayah jera.

Kita, sekali lagi, mendesak agar pemekaran wilayah dihentikan. Moratorium yang sudah ditetapkan pemerintah sejak 2010 harus diperkuat dengan kesepakatan politik di DPR. Percuma pemerintah menyetop pemekaran jika DPR justru getol mengesahkan undang-undang yang melahirkan wilayah baru.

KUNJUNGI SURGA NYATA DI SINI GAMBAR OBJEK WISATA INDAHHHHHHHHHHH